Penulis opini
Kabarmiliter.id – Banyumas, Menjelang gelaran pemilu serentak 2024 nanti, ada yang tak kalah seru, yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Di desa tercinta yaitu Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sudah ada dua calon kepala desa yang terdaftar.
Pemilihan kepala desa Dermaji yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2023. Suasana kehangatan politik sudah terasa sejak beberapa minggu terakhir.
Di beberapa tempat sudah terpasang berbagai baliho calon kepala desa yang berukuran cukup besar seperti tak mau kalah dengan baliho para Calon Legislatif ( Caleg ) partai.
Hal Yang Perlu Waspadai Bersama, panitia Pilkades dan Masyarakat
Ajang pemilihan kepala desa menjadi gengsi tersendiri bagi keluarga besar calon kepala desa, Kemenangan dalam Pilkades seperti piala yang harus dimiliki.
Tidak menutup kemungkinan apabila ada seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai kepala desa, maka keluarga besar, dan kerabatnya rela memberikan apapun bahkan hingga meminjam uang hanya untuk membiayai pencalonan tersebut.
Sebab ada isu yang menyebutkan semakin besar biaya yang dikeluarkan, menjadi tolok ukur calon kades itu memiliki potensi lebih untuk menang.
Hal ini justru membuat para calon kades tersebut banyak yang mengabaikan bahkan tidak memiliki visi misi atau gagasan untuk membangun desa. Yang dikawatirkan nantinya dari mereka tak memiliki rencana menggunakan dana desa untuk menyejahterakan warganya, tetapi yang mereka berikan hanya janji-janji untuk memberi “uang” pada warganya.
Di samping itu kebanyakan tim pemenangan setiap calon kades merupakan orang-orang yang memiliki jaringan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Ketua RT, Ketua RW, dan sebagainya. Semakin banyak jaringan yang dimiliki oleh seorang calon kades, maka itu menjadi penambah peluang untuk menang.
Mendekati hari pencoblosan seorang calon kepala desa harus menjaga lumbung suaranya dengan memberikan fasilitas kendaraan antar jemput untuk para warga pemilih. Cara mereka menjaga lumbung suaranya adalah dengan menyewa banyak kendaraan dan diberikan gambar foto atau tanda calon Kades tersebut.
Tugas relawan dari masing – masing calon kepala desa juga akan terus menjaga warga yang masuk ke bilik suara di hari pemilihan, Sembari tetap mengingatkan nomor atau foto calon kades yang wajib dicoblos.
Di saat seperti itu biasanya panitia dan pengawas pilkades akan lebih fokus karena di saat itu lah mereka akan memberikan amplop berisi uang. Terkadang calon kades untuk memenangkan pilkades ada yang mempunyai prinsip tergantung faktor banyaknya jumlah uang inilah yang akan menentukan seorang warga akan mencoblos siapa di bilik suara.
Semakin banyak uang dalam amplop tersebut, maka bisa dipastikan orang yang diberikan akan memilih calon kades yang memberikan uang tadi.
Jumlah besaran biaya yang disiapkan tiap calon kades biasanya berbeda tergantung pada kesiapan dari calon kades tersebut.
Uang itu bisa diberikan sekaligus atau bertahap, tergantung bagaimana situasi di lapangan. Dengan dana pribadi itu maka kita bisa jadi mengira – ngira berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kades dalam pemilihan.
Biaya itu tentu di luar biaya untuk tim sukses, relawan, pembuatan baliho serta alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Meski begitu, banyak juga calon kades yang mengganti uang untuk menarik simpati warga dengan menyumbangkan peralatan olah raga, fasilitas umum dan sebagainya.
Bila ditinjau secara beban politik, pilkades memang menjadi sumber pengeluaran yang besar bagi setiap calon kades dan pemerintah. Biaya penyelenggaraan, biaya pengamanan, dan biaya lainnya yang menyita dana cukup besar.
Sementara hasil dari Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) sendiri tidaklah signifikan, artinya pemerintahan desa, penataan desa, pembangunan desa, kemakmuran desa nyaris tidak dirasakan masyarakat.
Jika terjadi pola transaksional seperti itu di ajang Pilkades, akan membuat prioritas kades terpilih kelak bukan menyejahterakan masyarakat atau membangun desa yang akan dipimpimnnya. Melainkan kades terpilih nantinya akan lebih dulu memprioritaskan bagaimana caranya untuk mengembalikan modal biaya yang telah dikeluarkan selama masa kampanye hingga akhirnya terpilih.
Hal inilah tentu yang mengakibatkan demokrasi di tataran paling bawah menjadi cerminan yang salah. Dan fenomena itu tidak menutup kemungkinan bisa berimbas pada ajang pemilihan lain, seperti pemilihan legislatif bahkan pemilihan presiden. Adalah sebuah konsep yang salah bila setiap pemilih akan memilih seorang calon kades atau caleg ketika ia mendapat uang dari setiap calon kades atau caleg tersebut.
Semoga dalam Pilkades Dermaji tidak akan terjadi hal seperti itu. Sebab masyarakat sudah tahu, akibat dikemudian hari tentu akan sulit bahkan mungkin tidak akan bisa mewujudkan demokrasi yang sehat. Sebab pola transaksional itu akan mengakibatkan para calon kades tidak lagi beradu gagasan melainkan beradu berapa banyak modal ( Uang ) yang bisa mereka keluarkan.
Harapan bagi kita semua sebagai
warga masyarakat, didalam pelaksanaan Pilkades di Desa Dermaji pada 23 Oktober 2023 nanti, bisa mewujudkan demokrasi yang sehat bisa memberikan manfaat kebaikan bagi warga masyarakat, siapapun kades yang terpilih nanti bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik dan betul betul amanah. ( Tri )
Komentar