oleh

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali mengingatkan soal reward and punishment atau penghargaan dan hukuman terhadap prajurit.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditemui di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Kabarmiliter.id – Jakarta, Hal itu disampaikan Panglima Agus ketika ditanya soal aparat yang diduga terlibat atau menjadi beking tambang ilegal.

Diketahui, TNI juga masih mencari tahu terkait aparat yang diduga terlibat atau menjadi beking tambang ilegal tersebut.

Isu tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkannya dalam debat cawapres yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2024.

“Sampai sekarang belum ada informasi yang jelas ya yang itu, nanti kami cari tahu dulu,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Gumilar mengatakan, dia tidak ingin isu itu menjadi liar. Oleh karena itu, pihaknya akan mencari informasi terlebih dahulu.

“Ya nanti kami cari tahu, jangan sampai kami salah juga. Kami cari informasi dulu,” ujar Gumilar.

Sebelumnya, Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Menurut Mahfud, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan, 2.587 di antaranya adalah kasus tanah adat.

“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata Mahfud.

( Tri )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *